Laporan: Budi. R.
Surabaya, Suara Publik - Kapabilitas industri nasional perlu terus didorong untuk meningkatkan kontribusi pada perekonomian. Apalagi, di tengah gejolak kondisi ekonomi global saat ini, perlu adanya strategi untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit).
“Ada 6 langkah strategis untuk menguatkan kinerja industri manufaktur,” kata Difi A. Johansyah, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/9/2019). Enam strategi ini, kata Difi, telah disepakati pemerintah, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kesepakatan langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari kurangnya kontribusi industri nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan inklusif. “Enam langkah strategis ini antara lain, pertama, meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur,” ingat Difi.
Sedangkan, untuk langkah keduanya adalah, mendukung peningkatan iklim investasi, melalui sistem perizinan, dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1. Ketiga, mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan, untuk meningkatkan produktivitas industri. “Seperti, melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan,” urainya.
Lantas, bagaimana langkah keempatnya? Difi mengatakan, mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerja sama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra. Pada item berikutnya adalah, perluasan kerja sama Local Currency Settlement untuk investasi (Malaysia, Thailand).
“Item selanjutnya adalah, pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS),” paparya.
Pada bagian kelima dari strategi tersebut adalah, mendorong pembiayaan yang berwawasan lingkungan (green financing) melalui pelonggaran Loan to Value (LTV) dan uang muka. Kemudian, pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber funding.
“Terakhir, atau langkah keenam adalah, mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur,” jelas Difi usai berlangsungnya kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada, 4 September 2019 di Jakarta.
Acara yang diinisiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Gubernur Bank Indonesia, dan dihadiri Anggota Dewan Komisioner OJK, kementerian terkait, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi yang merupakan basis industri manufaktur nasional.
“Masing-masing, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa,” kata Difi dalam siaran persnya.
Selanjutnya, langkah percepatan investasi nasional juga terus dilakukan, termasuk di Jawa Timur. Untuk itu, KPwBI Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi akan menyelenggarakan Seminar Nasional “East Java Investment : Gaining Momentum Amidst The Stable Outlook” pada tanggal 12 September 2019 di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya.
“Disini, akan dihadirkan narasumber yang memaparkan prospek ekonomi dan peluang investasi di Indonesia, khususnya Jawa Timur,” ulas Difi.
Sementara, penyelenggaraan Seminar Nasional dalam rangkaian kegiatan East Java Infestival (EJI) ini diharapkan mampu menjadi etalase dan media promosi berbagai sektor investasi Jawa Timur. Agenda 4 hari yang dimulai, Kamis (12/9/2019) dan berakhir, Minggu (15/9/2019) itu diselenggarakan Pemprov Jatim di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya.
“Ada berbagai rangkaian kegiatan, termasuk forum investasi dan business matching antara investor dengan pemilik proyek investasi,” ungkap Difi. Menurutnya, EJI adalah bentuk komitmen bersama untuk mendorong percepatan investasi di Jawa Timur. Harapannya, EJI mampu menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. “Tentunya, untuk berinvestasi di Jawa Timur,” tutupnya. (Budi R)
Editor : Redaksi
