SURABAYA, (suara-publik.com) —
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyampaikan pandangan menyikapi langkah Kementerian Perhubungan yang menginstruksikan audit terhadap operator kapal penumpang dan penyeberangan menyusul sejumlah kecelakaan laut yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
GAPASDAP menegaskan bahwa keselamatan pelayaran adalah prioritas bersama dan audit terhadap operator merupakan bagian penting dalam memastikan pemenuhan standar manajemen keselamatan berbasis ISM Code.
Namun perlu dicermati, bahwa upaya perbaikan keselamatan tidak cukup hanya menyasar operator, apalagi jika dilakukan secara reaktif dan sepihak. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai keselamatan pelayaran, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai faktor saling terkait dan berpengaruh terhadap risiko kecelakaan.
Fakta di Lapangan: Bukan hanya operator yang perlu dievaluasi
Banyak insiden kecelakaan laut tidak hanya berkaitan dengan operasional kapal, tetapi juga, kondisi pelabuhan yang belum memadai: masih banyak dermaga penyeberangan seperti tipe LCM yang tidak dilengkapi kolam pelabuhan, breakwater, dan fasilitas pemuatan modern seperti moving bridge.
Selain itu, muatan truk logistik yang tidak terkendali: masih terdapat kendaraan over dimension over loading (ODOL) dan barang berbahaya yang masuk ke kapal tanpa screening memadai. Kemudian,
Infrastruktur dan sistem pengawasan yang tidak konsisten: pelabuhan sebagai titik kontrol sering kali belum mampu melakukan filterisasi muatan, verifikasi identitas penumpang, serta memastikan akses steril di area pelayaran.
Selanjutnya, peran regulator dan lembaga teknis (seperti BKI, BMKG, Basarnas, dan KNKT) juga perlu diringkatkan peran yang lebih aktif, karena mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam validasi teknis, pemantauan kondisi cuaca di laut yang lebih update dan terintegrasi dengan pengambil keputusan SPB, penanganan darurat yang lebih cepat respon timenya, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pascakejadian, dan kualitas galangan kapal (shipyard) juga perlu ditingkatkan akuntabilitasnya, khususnya terkait pembangunan kapal baru dan hasil modifikasi serta reparasi kapal periodik yang harus betul-betul memenuhi kaidah teknis dan stabilitas kapal sesuai aturan.
Usulan GAPASDAP: Audit Terintegrasi, Evaluasi Lintas Fungsi
Untuk itu, GAPASDAP mengusulkan agar pertama, Audit terhadap operator tetap dilaksanakan sesuai aturan, namun dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pelabuhan, sistem pengawasan, serta kelembagaan pendukung keselamatan, kedua, pemerintah membentuk Tim Evaluasi Keselamatan Pelayaran Nasional lintas fungsi yang melibatkan unsur regulator, asosiasi pelaku usaha, lembaga teknis, akademisi, serta pengguna jasa, agar pembenahan dilakukan secara objektif dan akuntabel.
Kemudian yang ketiga, seluruh pihak, termasuk regulator sendiri, juga terbuka untuk diaudit secara internal dan eksternal demi membangun sistem keselamatan yang transparan dan berkelanjutan, selanjutnya ke empat, hasil evaluasi dan investigasi kecelakaan, bila diijinkan Undang Undang bisa disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai pelajaran bersama dan dasar perbaikan menyeluruh. Sangat penting untuk masyarakat luas sebagai pengguna jasa agar ikut bertanggungjawab sesuai aturan.
Komitmen GAPASDAP
Kami menyadari bahwa keselamatan pelayaran bukan hanya kewajiban moral, tetapi merupakan prasyarat mutlak keberlangsungan usaha dan kepercayaan publik terhadap transportasi laut.
Dengan demikian, GAPASDAP menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung langkah perbaikan sistem keselamatan pelayaran sepanjang dilakukan secara adil, sistemik, dan lintas sektor.
Sudah saatnya semua pemangku kepentingan introspeksi bersama. Jangan hanya menyalahkan satu sisi, sementara akar masalahnya jauh lebihkompleks dan tersebar di seluruh ekosistem pelayaran nnasional. (vin)
Editor : suarapublik