Jombang, Suara Publik.com - Kota Jombang benar-benar jadi milik Dinas Pertanian. Ibarat panggung monolog, DR Pri Adi MM adalah tokoh tunggal yang dipaksa terus bermain dengan durasi yang sangat subyektif.
Kecuali kasus dugaan manipulasi data RDKK yang sudah masuk ranah sidik Kejari, dari sisi pagu paket, penyikapan yang begitu deras terhadap pengadaan pagupon dan pisang kirana mas yang hanya dikisaran Rp 2 milyar, disebut terlalu berlebihan dan dupaksakan.
"Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba semua tatapan tertuju ke dinas pertanian. Dari sisi pengawasan dan kontrol, bagus memang. Dan itu perlu.
Tetapi drama yang berlangsung dalam beberapa pekan ini, seolah menjelaskan bahwa hanya dia (Kadisperta) seorang yang kinerjanya layak disorot. Kenapa di OPD lain terjadi abai? padahal dari sisi anggaran, banyak paket yang lebih gila dan itu perlu pengawasan.
Apa itu berarti kegiatan tetangga dianggap sudah beres? "kritis seorang sumber.
Meski demikian, sumber tersebut mengaku tidak tahu apakah drama yang sedang berlangsung merupakan by designe ataukah hanya gelombang ketertarikan biasa.
Ia hanya menyayangkan kalau seluruh energi tercurah ke satu arah, maka potensi terjadi kebocoran anggaran di OPD lain sangat terbuka. "Siapa bilang paket swakelola diseluruh OPD yang menyedot anggaran puluhan milyar itu terbilang beres? Kalau hanya pagu 2 milyar, terlalu banyak ditempat lain praktik serupa terjadi. Bahkan yang lebih jumbo juga banyak, "tambahnya.
Ia pun buru-buru meluruskan, bahwa kritik yang dilempar sama sekali tidak terkait urusan bela membela. Terhadap tudingan ini, ia bahkan mengaku berada satu barisan dengan pihak yang mengkritisi kinerja dinas pertanian.
"Untuk apa aku harus bela orang per orang. Aku hanya kasih ingat, kalau semua energi terfokus kesini, maka yang disana bakal leha-leha. Dan kalau ini terus berlangsung tanpa perimbangan, maka klaim pengawasan atas anggaran Pemkab oleh pihak ketiga sama juga bohong. Masak cuma pelototin yang kecil, tapi abai terhadap yang besar, "pungkasnya.
Sementara itu, menyikapi derasnya kritik dan pengawasan publik atas kinerja dinas, Kepala Dinas Pertanian Jombang, DR Pri Adi MM, justru merespon dengan santai dan memilih cara ilmiah untuk menjawab banyak tudingan.
Rabu, 04/11/2020, bertempat di aula dinas, Pri Adi menggelar paparan tehnis terkait latar diadakannya pagupon burung hantu yang tuding kemahalan dan berbau akal-akalan. Walhasil, sejak paparan oleh konsultan perencanaan itu berlangsung, hingga berita ini ditulis, tidak satu pun muncul argumen yang sanggup mematahkan konsep perencanaan yang dibilang kemahalan itu.
Dari paparan itu, rupanya, tudingan bahwa pagupon burung hantu terlalu mahal hanya didasarkan asumsi sepihak yang merujuk pada sumber dan parameter berbeda. "Banyak yang gagal identifikasi sehingga pagupon disebut kemahalan. Padahal yang terjadi tidak demikian. Kenapa mahal? Semua ada rincian dan penjelasannya".
"Pagupon memang dibuat sedemikian ideal untuk kebutuhan jangka panjang. Satu hal yang banyak memicu salah tafsir, pagubon ini dibuat tidak dengan seknario langsung dihuni burung hantu, tapi diawali dengan adaptasi singgah yang untuk jangka panjangnya bakal bikin betah si burung untuk menetap. Makanya pilihan materialnya mahal, karena dimaksudkan untuk kekuatan jangka panjang, "ujarnya. (Din)
Editor : Redaksi
