Surabaya, Suara Publik.com - Pengurus DPD PJI-Demokrasi (Dewan Perwakilan Daerah Perkumpulan Junalistik Indonesia-Demokrasi) Jawa Timur masa bakti 2020-2024 sudah dilantik dan dikukuhkan secara sah. Acara tersebut digelar, Rabu (2/12/2020) di Gedung Wisma Remaja, Dukuh Kupang, Surabaya.
"Alhamdullilah, acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD PJI-Demokrasi berjalan lancar tanpa kendala apapun," ujar Achmad Anugrah yang baru terlantik sebagai Ketua DPD PJI - Demokrasi ini.
Dalam sambutannya, Achmad Anugrah menyatakan, bahwa Organisasi Jurnalistik yang baru dikukuhkan ini, sudah mempunyai program-program yang akan di laksanakan kedepannya. "Setelah agenda pelantikan pengurus ini, Kita tidak berhenti disini saja, masih banyak program ke depannya yang sudah dipersiapkan," papar Achmad Garad panggilan akrabnya.
Lebih lanjut Achmad menyatakan, kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya ini bertujuan mempersatukan dan menjaga profesionalisme kinerja jurnalis. "Ya itu, program nya nanti mampu menjaga profesionalisme jurnalis yang bekerja dilapangan, dengan meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia nya, itu yang paling utama," tukasnya.
100%
Ditempat yang sama, Ketua DPP PJI-Demokrasi, M. Mayusni Talau menjelaskan, ingin menampung aspirasi para jurnalistik yang bekerja di media yang berkapital skala kecil. "Tujuannya agar bisa menampung suara-suara dari media skala kecil aga dapat perhatian," ujarnya.
Ditempat yang sama, Gatot selaku Pimpinan Redaksi Media siber, Panji Nasional.com mengungkapkan, bila organisasi DPD PJI-Demokrasi ini agar bisa melaksanakan sesuai dengan amanahnya sebagai lembaga yang dapat mengayomi para jurnalistik.
"Segala sesuatu yang terjadi pada para wartawan yang bekerja dilapangan, jika mengalami kendala saat peliputan berita baik itu dengan birokrasi ataupun dengan kepolisian, lembaga ini mampu membantunya," Katanya.
Selain itu, masih Gatot, untuk segala kegiatan yang dilakukan organisasi ini dengan melibatkan pihak wartawan lainnya, agar dipermudah kebutuhan adminitrasinya. "Kami berharap dalam kegiatan yang melibatkan wartawan lain, untuk biaya nya terjangkau sebab pendapatan wartawan tidak menentu," imbuhnya.
100%
Setali tiga uang, konsultan hukum, Nata Saeha Saputra SH mengatakan, bahwa profesi wartawan sangat rawan dengan hukum. Sebab, segala bentuk tulisan harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Profesi wartawan itu riskan, jika penulisan beritanya tidak sesuai dengan kode etik bisa bersentuhan dengan hukum, tapi masih bisa diselesaikan sesuai mekanismenya,"ujarnya.
Namun yang perlu diperhatikan, lanjutnya, selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap oknum yang ingin menjebak idealisme jiwa wartawan tersebut. "Hati-hati terhadap oknum yang di beritakan dengan ingin menjebak memberikan sesuatu, agar wartawan itu bisa di tangkap dengan unsur pemerasan, " tandas Nata. (Dre)
Editor : Redaksi
