DEPOK, (Suara Publik)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan kegiatan reses untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di awal bulan Februari 2021 tersebut menghasilkan banyak sekali masukan dan harapan dari masyarakat se-antero Kota Depok.
Setelah tiga hari menampung masukan dan harapan dari masyarakat, partai yang memiliki 12 kursi perwakilan di DPRD Kota Depok ini kemudian merangkum dan menyampaikan hasil kegiatan resesnya pada sidang paripurna.
Melalui perwakilannya, laporan Fraksi PKS yang dibacakan oleh H. Khairulloh menegaskan bahwa kegiatan reses tersebut telah dilaksanakan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).
Adapun laporan hasil kegiatan reses yang disampaikan F-PKS adalah sebagai berikut : Aspirasi yang terkait urusan di Komisi A (Pemerintahan), antara lain : Masalah ketertiban umum dan keamanan lingkungan (Satpol PP), kebutuhan sarana wifi gratis untuk anak sekolah (Diskominfo) dan penyuluhan bahaya narkoba (BNN). Masukan yang disampaikan antara lain terkait langkah penertiban atas potensi gangguan keamanan lingkungan, khususnya pada sebagian wilayah yang masih ada kumpulan anak muda di waktu malam agar menjadi perhatian bersama aparat Rt, Rw, Kelurahan, Satpol PP dan lainnya.
Berkenaan dengan kebutuhan Wifi Gratis untuk sarana siswa belajar online (Daring) diharapkan dapat terus dilengkapi oleh Diskominfo di seluruh wilayah kelurahan, dengan tetap memperhatikan pemanfaatan jaringan internet hanya untuk hal positif.
Untuk penyuluhan bahaya narkoba juga diharapkan dilakukan secara rutin, khususnya bagi generasi muda di lingkungan masyarakat.
Aspirasi yang terkait urusan di Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) : Fasilitasi dan pemberdayaan ekonomi warga yang terdampak pandemi covid-19, khususnya bagi para pemuda, karang taruna dan ibu-ibu, berupa kegiatan pelatihan, bantuan permodalan, bantuan peralatan produksi, bantuan pemasaran, dan lainnya agar menjadi perhatian Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Industri, dan lainnya.
Aspirasi yang terkait urusan di Komisi C (Bidang Pembangunan) : Usulan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air dan gorong-gorong, turab kali, normalisasi setu, penanganan masalah banjir, penanganan sampah liar dan sampah di TPS yang tidak terangkut, perhatian pada Bank Sampah, bantuan motor gerobak sampah, pembangunan septic tank komunal, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH), penambahan dan perbaikan PJU, dan sebagainya.
Hal ini harus menjadi perhatian dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Aspirasi yang terkait urusan di Komisi D (Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat) : Bantuan jaring pengaman sosial terkait covid, perbaikan proses verifikasi dan validasi DTKS untuk bantuan kesehatan dan bantuan sosial warga kurang mampu, penanganan masalah kesejahteraan sosial anak jalanan dan pengemis, pengamen anak silver di jalanan, peningkatan kesejahteraan kader posyandu, PKK, Karang Taruna, majelis taklim, DKM Masjid, insentif guru TPA, pembangunan SMA/SMP dan Madrasah, bantuan pembangunan Masjid dan Majelis Taklim, fasilitas untuk sarana belajar daring, sarana mengaji, alat musik hadrah marawis, sound system, sarana prasarana olahraga dan seni budaya, penambahan puskesmas kelurahan, pelayanan KIS dan BPJS, pengadaan dan penambahan ambulans pasien di tiap kelurahan/puskesmas, bantuan ambulans jenazah untuk Masjid.
Hal tersebut diatas agar dapat diperhatikan oleh Dinas Sosial, DPAPMK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah bidang Sosial Keagamaan. "Berdasarkan rangkuman hasil kegiatan reses tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah memberikan 5 rekomendasi", ujar Khairulloh.
Berikut 5 rekomendasi F-PKS :
1. Pemkot diminta untuk terus memprioritaskan penanganan terkait kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai elemen Swasta dan Masyarakat, Media dan sebagainya, harus terus dilakukan. Refocusing dan Realokasi APBD dilakukan dengan skala prioritas berbasis data kebutuhan di lapangan, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi.
2. Pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi dan perhatian utama dari warga Depok, untuk itu kami meminta agar program perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan- jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan.
3. Untuk penanganan potensi banjir di musim penghujan saat ini, agar Dinas PUPR dan Rumkin mengkaji lebih lanjut, bukan sekedar membangun saluran air yang meneruskan air, tetapi juga dengan pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah di lingkungan warga untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau.
4. Perbaikan sarana ibadah (masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya), serta peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan Majelis Taklim, PKK, Karang Taruna dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.
5. Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan program insentif perekonomian, termasuk bantuan untuk Koperasi dan UMKM, Pelatihan Wirausaha, Bantuan Permodalan dan Pemasaran Produk Depok, dan lainnya. (Fer)
Editor : Redaksi
