Gapasdap Minta Pembenahan Sistem Pendataan Penumpang Kapal

Reporter : Redaksi

SURABAYA, (suara-publik.com) – Perbedaan data manifes penumpang yang kerap ditemukan dalam layanan angkutan penyeberangan menjadi sorotan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap). Organisasi yang mewadahi operator kapal penyeberangan itu menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perusahaan pelayaran, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang terjadi sejak proses pembelian tiket hingga pengawasan di pelabuhan.

Ketua Bidang Usaha dan Tarif DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto, mengatakan terdapat sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah penumpang sebenarnya dengan data yang tercatat dalam manifes kapal.

Menurutnya, salah satu faktor utama berasal dari regulasi tiket kendaraan yang berlaku saat ini. Dalam sistem yang ada, kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan hanya dikenakan satu tiket kendaraan tanpa memperhitungkan jumlah penumpang di dalamnya.

“Kalau sekarang satu mobil penumpangnya satu orang atau lima orang, tarifnya tetap satu kendaraan. Dulu sebelum KM 58 Tahun 2003, setiap penumpang memiliki tiket sendiri sehingga jumlah penumpang bisa diketahui secara pasti,” kata Rakhmatika.

Karena itu, Gapasdap mengusulkan agar sistem pendataan penumpang dikembalikan ke konsep one person one ticket. Menurut Rakhmatika, langkah tersebut akan membantu meningkatkan akurasi data manifes sekaligus memudahkan proses pengawasan jumlah penumpang yang menyeberang.

Selain regulasi, Gapasdap juga menyoroti mekanisme penjualan tiket yang masih melibatkan agen-agen di luar pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan perbedaan data apabila tidak didukung sistem pengawasan dan integrasi data yang baik.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah sistem check in yang saat ini dilakukan oleh operator pelabuhan. Dalam skema tersebut, perusahaan pelayaran berada pada tahapan akhir sehingga memiliki keterbatasan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh penumpang yang akan naik ke kapal.

“Perusahaan pelayaran berada di posisi terakhir. Ketika proses bongkar muat berlangsung, waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga kami tidak selalu bisa mendeteksi secara detail apabila ada ketidaksesuaian data,” ujarnya.

Rakhmatika menambahkan, persoalan sterilisasi kawasan pelabuhan juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, masih terdapat sejumlah akses di pelabuhan yang belum sepenuhnya steril sehingga memungkinkan adanya orang yang masuk ke area dermaga atau kapal tanpa melalui proses pendataan yang semestinya.

Ia menilai kondisi tersebut lebih mudah ditemukan di pelabuhan-pelabuhan tertentu, terutama ketika seseorang masuk bersama kendaraan besar atau truk sehingga keberadaannya tidak terdeteksi dalam sistem.

“Masih banyak pintu di pelabuhan yang belum steril. Orang bisa keluar masuk, bahkan ikut kendaraan tertentu tanpa terdeteksi. Ini yang harus diperbaiki agar semua penumpang benar-benar tercatat,” katanya.

Menurut Rakhmatika, ketidakakuratan data manifes bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek keselamatan pelayaran. Data penumpang yang tidak sesuai dapat menimbulkan risiko kelebihan kapasitas dan menyulitkan proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat di tengah pelayaran.

Di sisi lain, operator kapal kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika ditemukan perbedaan antara jumlah penumpang aktual dengan data manifes.

“Kalaupun tidak terjadi kelebihan penumpang, ketika jumlah penumpangnya tidak jelas maka perusahaan pelayaran yang sering disalahkan. Padahal ada banyak faktor yang memengaruhi akurasi data tersebut,” tutur Rakhmatika.

Untuk itu, Gapasdap mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan penyeberangan, mulai dari regulasi tiket, mekanisme penjualan dan check in, hingga pengamanan kawasan pelabuhan. Dengan perbaikan di setiap tahapan tersebut, akurasi data manifes diharapkan semakin baik dan keselamatan pelayaran dapat lebih terjamin.

“Setiap titik yang berpotensi menimbulkan perbedaan data harus dianalisis dan diperbaiki bersama. Kalau sistem pendukungnya baik, maka data manifes juga akan jauh lebih akurat,” pungkasnya. (vin)

Editor : Redaksi

Birokrasi
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru