SURABAYA, (suarapublik.com) – LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur memastikan Sekdaprov. Jawa Timur definitif berasal dari Jawa Timur.
Hal ini diungkapkan Heru Satriyo, selaku Ketua LSM MAKI Koorwil Jawa Timur, kepada suara publik.com via pesan suara whatssapp, Rabu, (13/7/2022).
Heru menyampaikan informasi tersebut setelah menerima bocoran dari Sekretariat Negara, bahwa dari ketiga nama calon Sekdaprov. Jatim yang sudah masuk ke tim penilai akhir (TPA), Sekdaprov definitive berasal dari Jawa Timur.
Karena itu Heru Satriyo meminta pejabat eselon II atau kepala dinas untuk tidak mengeluarkan komentar-komentar terkait masalah isu Sekdaprov dan pelantikan Sekdaprov.
Heru juga menyayangkan celoteh salah seorang pejabat eselon II yang mengatakan bahwa calon definitif Sekdaprov adalah A, B, C, D. “Mungkin saja pejabat tersebut mau ke toilet lalu diwawancarai,” gurau Heru MAKI—sapaan Heru Satriyo.
Sambil bergurau Heru mengingatkan bahwa anggota TPA bukan dari kalangan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, dan Kepres Sekdaprov Jatim ditandatangani oleh Presiden. “Kalau sumber infomasi dari Jakarta saya sepakat,” kata Heru.
Maraknya informasi Sekdraprov Jatim, lanjut Heru, apakah pelantikan, definitif, dan lain sebagainya, MAKI melihat euforio tersebut hal wajar mengingat ketiga nama calon Sekda yang sudah masuk ke TPA sama-sama masih berpeluang. “Namun kesempatan Sekdaprov tetap dari Jatim,” tandas Heru.
Ditambahkan oleh Heru, bicara pelantikan Sekdaprov. Jatim tidak ada yang tahu. Bahkan Indah Wahyuni, selaku Kepala BKD Jawa Timur tersebut juga belum dapat memastikan nya.
Terkait kepulangan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dari menunaikan ibadah haji, yang diperkirakan hari ini, lebih cepat dari jadwal semula yaitu 23 Juli 2022, MAKI Jatim melihat bahwa kepulangan tersebut terkait dengan pembahasan PABD tahun 2022.
“Kepulangan Ibu Gubernur untuk lebih fokus pada pembahasan pengeesahan PABD sehingga pembangunan di Jatim tetap berjalan, tidak mundur, tidak berhenti, mungkin mengarahnya ke situ, bukan bicara masalah Sekdaprov atau siapa Sekda definitive,” kata Heru.
Ajakan “Ayo Gaspol” dari Gubernur yang disampaikan melalui WA-nya, menurut Heru, adalah semangat untuk percepatan pembahasan PAK atau PABD. Pasalnya, pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU), harus didahului dengan pengesahan PABD tahun 2022 sehingga tidak mundur lagi.
“Pencairan DAU maupun DAK apabila pembahasan masalah PABD sudah didok oleh legislatif dan eksekutif,” kata Heru.(***)
Editor : Redaksi
