SURABAYA, (suara-publik.com) -- Sekolah Trisila Surabaya di Jalan Undaan Nomor 57-59, seluas 5.200 meter persegi, yang berdiri sejak tahun 1967, kini terancam tutup. Pasalnya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berencana mengeksekusi Yayasan Trisila yang menaungi lembaga pendidikan mulai TK hingga SMA tersebut dieksekusi setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan yang dimohonkan PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Pengacara Yayasan Trisila, Sudiman Sidabukke kepada awak media mengatakan, bahwa putusan MA tersebut memang menyatakan bahwa PT Trisila harus mengosongkan lahan dan bangunan objek yang terletak di Jalan Undaan tersebut.
Namun, Yayasan Pendidikan Trisila (YPT) menolak hengkang sebelum mendapatkan ganti rugi yang layak.
“Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah melakukan persiapan eksekusi pada akhir Desember lalu tanpa melibatkan kami,” kata Sudiman Sidabukke, Selasa (14/01/2025).
Yang perlu dicatat, kata Sidabukke, bahwa dalam amar putusan tersebut juga terdapat kewajiban agar PT RNI memperhatikan PP nomor 223 tahun 1961 dan nomor 4 tahun 1963 yang pada pokoknya mengharuskan adanya kompensasi untuk relokasi terhadap yayasan pendidikan Trisila.
“Kalau dibilang kita kalah tidak juga karena dalam putusan itu disebutkan bahwa Yayasan Trisila berhak atas ganti rugi,” ujarnya.
"Ganti rugi itulah yang kita harapkan untuk mengganti membuat sekolah di tempat yang lain. Bukan hanya pengosongan, tapi ganti kerugian hanya janji-janji," lanjutnya.
Sidabukke menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekedar permintaan pihak yayasan, tetapi putusan yang memang diputuskan Mahkamah Agung (MA).
"Yayasan Trisila hanya diberikan janji saja, meminta kami mencari lokasi, dan kami sudah mencari lokasi tapi sampai sekarang tidak diberikan," jelasnya.
Sidabukke menjelaskan, pada tahun 2019, Ketua PN Surabaya Nursyam menegaskan bahwa tidak akan melakukan eksekusi apabila PT RNI tidak memberikan ganti rugi kepada Yayasan Trisila. Dan ganti rugi itu harus diberikan bersamaan dengan eksekusi.
"Pada waktu itu, Ketua PN bilang, apabila tidak ada ganti rugi, PN tidak bisa melakukan eksekusi. sampai sekarang pun tidak ada ganti rugi," ujarnya.
Saat ini, Sidabukke berbagai macam cara untuk menuntut keadilan salah satunya dengan bersurat kepada Presiden, Ketua MA, Menteri BUMN supaya kasus ini jadi atensi.
"Karena apa, karena sekolah ini untuk mendidik masyarakat pada lapisan bawah. Itu yang semangat dan perjuangan kami dalam kasus ini. Tidak ada yang lain," tegas Sidabukke.
Ia menyatakan bahwa kondisi saat ini di yayasan muridnya tinggal sedikit, guru juga sedikit.
"Murid tinggal 5. Guru juga tinggal sedikit. Saya rasa mereka ini terintimidasi. Murid tidak bisa masuk gerbang karena dikuasai oleh Rajawali (PT RNI)," katanya.
"Semua tidak bisa masuk, lalu diprovokasi, sehingga banyak wali murid yang memindahkan anaknya ke sekolah lain," tambah Sidabukke.
Ia bercerita bahwa bangunan di yayasan tersebut dibangun sejak tahun 1966. Namun, sejak adanya ketua PN yang baru, di akhir Desember 2024 malah melakukan constatering (mendatangi lokasi untuk menentukan batas dan luas objek yang akan dieksekusi) ke lapangan.
"Artinya itu dalam rangka eksekusi. Namun, kepala panitera PN bilang, ini dieksekusi dulu, uang ganti ruginya menyusul, di situ saya keberatan. Oke, kalian laksanakan, tapi sesuai amar putusan, bahwa harus bersamaan. Kosongkan dan harus disertai ganti kerugian," jelasnya.
Sidabukke mengatakan bahwa langkah yang sekarang diambil lantaran pihak yayasan khawatir PN Surabaya akan bertindak sewenang-wenang.
"Maka dari itu, saya berjuang semaksimal mungkin, sesuai perintah Pak Presiden Prabowo agar membantu masyarakat lapisan paling bawah. Tuntutan ganti kerugaiannya adalah kami dicarikan lokasi. Mudah-mudahan ada, agar murid dan guru ini bisa belajar dan mengajar kembali," tandasnya.
Disisi lain, Ketua Yayasan Pendidikan Trisila, Hari Waluyo menyampaikan, "pernah ada tawaran lahan pengganti di Menganti, Gresik, senilai Rp28 Miliar dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Jamdatun Kejagung, kuasa hukum PT RNI. Namun, tawaran tersebut tak berlanjut sampai sekarang," kata Hari Waluyo.
Sementara juru sita PN Surabaya Fery saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya masih belum menentukan kapan pelaksanaan eksekusi. "Kami baru melakukan rakor," ujar Fery. (sam)
Editor : suarapublik
