Laporan : M Susyanto
BONDOWOSO, suara-publik.com - Persoalan kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 2018 kini memicu keresahan Camat dan kepala desa beserta perangkat desa di wilayah Kabupaten Bondowoso. Hal itu dikarenakan kenaikan PBB sebesar -+ 100% tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat atau pemerintahan di desa, sehingga membuat pemungut kurang bergairah melaksanakan tugasnya.
Camat Tlogosari Dodik Siregar S.SE. MM. saat di temui di kantornya(04-10) mengatakan ”Pada tahun ini pelunasan PBB bagi masyarakat wajib pajak diakui jauh dari harapan setelah ada kenaikan, kami sebagai pembina pemerintahan Desa akan berupaya mendorong pemungut untuk tetap semangat menjalankan tugasnya. Mengingat saat ini sudah tidak ada insentif lagi dari pelunasan PBB.” papar Dodik.
Masih Dodik, bahwa yang sangat di rasakan dampaknya terutama pada kepala desa yang berjanji dalam politik Pilkades akan membantu warganya dalam melunasi PBB Contohnya Desa Solek dan beberapa desa lainnya meskipun itu adalah pembelajaran tidak taat hukum," Ujarnya.
Ditambahkan Dodik, "Untuk Kecamatan Tlogosari dan Kecamatan lainnya, bahwa PBB harus dilunasi pada akhir Oktober 2018 ini. “Jika tidak, maka ada pihak pajak akan berikan sangsi bagi pemerintahan desa berupa denda,” terang Camat Tlogosari.
Beberapa kepala desa saat diklarifikasi terkait sangsi tersebut justru mereka menganggap bahwa sangsi tersebut salah sasaran, karena pemerintahan desa hanya sebagai fasilitator untuk membantu atau sebagai pihak yang diperbantukan dalam menagih uang PBB kepada masyarakat.
Seharusnya sangsi diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan jika menyudutkan pemerintahan di desa, maka lebih baik petugas pajaklah yang harusnya turun langsung memungut pajak, sebab pegawai pajak dibayar oleh pemerintah.
Editor : Redaksi
