Jombang, Suara Publik.com - Paket rehabitasi gedung sekolah TK Darma Wanita Dusun Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, tengah disorot.
Paket rehab empat ruang kelas senilai Rp 101.840.843.64, dari Dana Desa 2019 tersebut disinyalir banyak kejanggalan.
Seorang sumber meyakini, bahwa paket rehab tersebut tidak sampai menghabiskan anggaran seperti yang disediakan. Ini didasarkan pada, katanya, bahwa item pekerjaan pada paket rehab tersebut terbilang minim.
Antaralain pengadaan asbes, plafon, tiang atap, kusen jendela pintu, keramik, dan pengecatan. "Nyaris tidak ada pekerjaan pembesian disitu. Saya meyakini tidak sampai 100 juta, "tegas sumber tersebut.
Kejanggalan yang lain, masih kata sumber, terlihat dari tampilan gedung yang nampak baru meski usianya hampir satu tahun.
Ada indikasi kegiatan rehab dilakukan pada tahun anggaran 2020 meski dibatu prasati tertulis tahun pembangunan 2019.
Pantauan lokasi oleh Suara Publik.com menyebutkan, cat gedung sekolah memang nampak baru meski disejumlah area dinding terdapat retak kecil. Sebagai pihak dengan peran vital terkait verifikasi serta rekomendasi kegiatan dana desa, Camat Plandaan Agus Solihudin, menolak berkomentar soal kegiatan rehab gedung TK Dharma Wanita Gebangbunder tersebut.
"Maaf, sebaiknya hal itu ditanyakan langsung kepada Kepala Desa. Saya menjabat disini (Camat Plandaan) sejak Pebruari 2020, sedang kegiatan tersebut berlangsung pada tahun sebelumnya. Jadi saya tidak tahu apa-apa, "jawab Agus Solihudin kepada Suara Publik.com via saluran whatsApp, Rabu (14/10).
Terpisah, Kepala Desa Gebangbunder, Karjono, saat dihubungi via whatsApp, Rabu (14/10), menolak kegiatan rehab gedung sekolah TK disebut tidak sesuai pagu. Menurutnya, kegiatan tersebut berjalan sesuai perencanaan yang ditentukan.
Sebagai bukti bahwa kegiatan tidak bermasalah, kata Karjono, gedung tersebut sudah lolos pemeriksaan oleh Inspektorat.
"Tidak ada masalah. Semua sudah diperiksa oleh Inspektorat, "tegas Karjono kepada Suara Publik.com.
Disisi lain Kepala Inspektorat Jombang Eka Suprasetyo saat dihubungi via whatsApp, Rabu (14/10), belum bisa memberi kepastian informasi.
Ia minta waktu untuk koordinasi dengan staf bagian audit.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang, Solahudin, saat konfirmasi hanya menjawab singkat, "Terimakasih informasinya, "jawabnya via saluran wharsApp. (Din)
Editor : Redaksi
