GRESIK, (suara-publik.com) — Pemerintah Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, menggelar forum rapat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Pendopo Balai Desa Pacuh, Jumat (18/9/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari tahapan perencanaan pembangunan desa yang akan menjadi dasar penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu wajib nasional. Forum dihadiri unsur Forkopimcam Balongpanggang, Kapolsek Balongpanggang, Danramil Balongpanggang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW.
Dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan pada penyusunan rancangan RKP Desa berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan program yang akan diprioritaskan.
Kepala Desa Klotok, Imron, menyampaikan bahwa rancangan RKP Desa harus disusun melalui tahapan perencanaan dan pembahasan bersama. Usulan pembangunan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta arah kebijakan pemerintah daerah, provinsi hingga pemerintah pusat.
“Rancangan RKP Desa yang akan dilaksanakan melalui APBDes 2027 kita bahas dalam forum ini berdasarkan rancangan yang telah disepakati bersama. Karena anggaran terbatas, tentunya kebutuhan harus disesuaikan dengan skala prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Forkopimcam Balongpanggang melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Nusalim menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Menurutnya, setiap usulan warga harus ditampung dan dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.
“Kita mengikuti aspirasi warga sesuai usulan dan kebutuhan yang disampaikan. Namun, dengan adanya pengurangan Dana Desa, pemerintah desa harus lebih selektif dan mengutamakan program yang benar-benar penting,” jelas Nusalim.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan poros desa di wilayah Balongpanggang mulai dilakukan melalui betonisasi. Program tersebut disebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Dalam kesempatan yang sama, Nusalim turut mengingatkan masyarakat mengenai sejumlah persoalan sosial, mulai dari perjudian daring, potensi kebakaran pada musim kemarau, hingga bahaya narkotika.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online maupun penyalahgunaan narkotika yang dapat berujung pada persoalan hukum.
Kapolsek Balongpanggang AKP Wiwit juga memberikan penjelasan terkait penghentian atau terkendalanya sejumlah bantuan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan transaksi keuangan mencurigakan.
Menurutnya, masyarakat perlu berhati-hati menggunakan rekening pribadi agar tidak dimanfaatkan untuk transaksi yang berkaitan dengan aktivitas ilegal.
“Kenapa bantuan dari pusat bisa dihentikan, salah satunya karena ada instruksi dari pusat terkait transaksi mencurigakan melalui rekening yang terindikasi judi online. Selain itu, penggunaan rekening untuk transaksi pinjaman online juga perlu diperhatikan,” terang AKP Wiwit.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menggunakan rekening perbankan. Jangan sampai rekening pribadi digunakan untuk transaksi pihak lain yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun berdampak terhadap akses bantuan sosial.
Forum RKP Desa tersebut diharapkan mampu menghasilkan rancangan program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, penentuan skala prioritas menjadi kunci agar program yang masuk dalam APBDes 2027 tidak sekadar menjadi daftar kegiatan, tetapi memiliki manfaat nyata bagi warga. (74ck/Mar)
Editor : Redaksi