GRESIK, (suara-publik.com) — Persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Benjeng dan Balongpanggang menjadi perhatian serius dalam evaluasi penanganan pengendalian banjir yang digelar di Pendopo Balai Desa Bulang Kulon, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Rabu (16/9/2026).
Evaluasi tersebut membahas langkah penanganan banjir di kawasan yang berada di sekitar aliran Kali Lamong, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur jalan. Pembahasan diarahkan pada upaya mewujudkan program pembangunan sesuai Nawa Karsa Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB, Camat Benjeng, Kapolsek Benjeng, Danramil Benjeng, PKDI Benjeng-Balongpanggang, kepala desa dan perangkat desa, serta tokoh masyarakat dari wilayah Benjeng dan Balongpanggang.
Kepala Desa Bulang Kulon, Wijianto, dalam penyampaiannya meminta penanganan tanggul Kali Lamong dilakukan secara maksimal. Menurutnya, persoalan banjir tidak hanya membutuhkan respons ketika air meluap, tetapi juga langkah pencegahan dan penguatan infrastruktur secara berkelanjutan.
Wijianto juga menitipkan aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD, khususnya Komisi III Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB dari daerah pemilihan Benjeng-Balongpanggang, agar disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kondisi jalan penghubung Bulang Kulon menuju Desa Balongmojo. Jalan tersebut dinilai memiliki peran penting karena menjadi akses aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus jalur pendidikan bagi anak-anak yang bersekolah dari Bulang Kulon menuju SMPN 28 Balongmojo.
“Jalan ini menjadi akses penting bagi masyarakat, baik untuk kegiatan perekonomian maupun anak-anak sekolah. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian,” demikian aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Camat Benjeng, Nurul Fuad, menyampaikan bahwa berbagai keluhan masyarakat, khususnya dari wilayah Benjeng dan Balongpanggang, perlu mendapatkan tindak lanjut. Ia berharap upaya penanggulangan banjir dapat segera direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Kabupaten Gresik, Ubaidillah, ST., MT., menjelaskan bahwa Kali Lamong memiliki bentang sekitar 103 kilometer dari hulu hingga hilir dan melintasi sejumlah wilayah, yakni Lamongan, Mojokerto, Gresik hingga Surabaya.
Menurut Ubaidillah, penanganan Kali Lamong tidak dapat dilakukan secara parsial karena karakteristik sungai tersebut melibatkan beberapa wilayah administratif. Karena itu, Pemkab Gresik melalui DPUTR bidang SDA terus melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya pengerukan dan penanganan tanggul. Ubaidillah menyebut penanganan yang dilakukan bidang SDA Gresik telah mencapai sekitar 60 kilometer.
Selain pengerukan dan penguatan tanggul, pemerintah daerah juga tengah merencanakan pembangunan sarana resapan atau waduk penampung sebagai salah satu upaya mengurangi risiko banjir.
Anggota Komisi III DPRD Gresik dari Fraksi PKB, Ainul Yaqin Tirta Saputra, mengapresiasi pembahasan penanggulangan banjir tersebut. Ia menilai dampak banjir memiliki risiko besar terhadap kawasan permukiman maupun lahan pertanian masyarakat.
Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang berpotensi memperparah genangan. Mulai dari pengerukan sungai, penguatan tanggul, pembangunan waduk resapan, hingga pembenahan sistem drainase dan saluran air yang tidak berfungsi optimal.
“Penanganan banjir harus dipikirkan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya satu metode, karena dampaknya menyangkut permukiman dan persawahan masyarakat,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi III DPRD Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Khusriyanto Pujiantoro atau Anton, menegaskan bahwa persoalan banjir di Kali Lamong membutuhkan koordinasi lintas daerah dan lintas kewenangan.
Ia menyebut curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu banjir. Namun, menurutnya, penanganannya membutuhkan keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun BBWS Bengawan Solo mengingat Kali Lamong melintasi beberapa wilayah kabupaten/kota.
Sejumlah opsi teknis dapat dipertimbangkan, mulai dari penguatan tanggul, pengerukan sedimentasi, pemancangan, pembangunan parapet, hingga penyediaan waduk atau tempat penampungan air.
Anton juga menekankan agar pembahasan Kali Lamong tidak berhenti pada persoalan panjang sungai. Aspek kapasitas sungai, termasuk lebar dan daya tampungnya, menurutnya juga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan penanganan banjir.
“Jangan hanya melihat panjang Kali Lamong. Lebarnya dan kapasitas tampungnya juga harus diperhitungkan,” tegasnya.
Di sisi lain, warga Bulang Kulon, Sudarman, meminta anggota DPRD menyampaikan persoalan infrastruktur jalan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Ia menilai perhatian pemerintah tidak semestinya hanya tertuju pada persoalan banjir, tetapi juga akses jalan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Menurut Sudarman, kondisi jalan Bulang Kulon-Balongmojo masih membutuhkan perhatian, terutama saat musim hujan. Sejumlah titik jalan disebut berlubang dan tergenang sehingga mengganggu mobilitas warga.
“Jangan hanya banjir yang dipikirkan. Jalan juga menjadi kebutuhan masyarakat. Saat hujan, banyak jalan berlubang dan tergenang,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Desa Lundo, Anang Sucipto. Ia meminta agar keberlanjutan pembangunan jalan Bulang Kulon-Lundo juga mendapat perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi jalan yang tergenang saat hujan menyulitkan masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang harus melintas setiap hari.
Ia berharap pembangunan dan perbaikan jalan tersebut tidak berhenti pada tahap tertentu, tetapi dapat dilanjutkan hingga akses masyarakat benar-benar layak dan aman digunakan.
Rangkaian aspirasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir di wilayah Benjeng-Balongpanggang tidak berdiri sendiri. Persoalan Kali Lamong, kapasitas tampung air, tanggul, drainase, hingga kualitas jalan saling berkaitan dengan keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kini, masyarakat menunggu sejauh mana hasil evaluasi dan aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bersama pemerintah provinsi dan BBWS Bengawan Solo. (74ck/Mar)
Editor : Redaksi
